Penertiban Tambang Emas Nabire: Siapa Melindungi Hak Masyarakat Adat Papua?

Penertiban Tambang Emas Nabire: Siapa Melindungi Hak Masyarakat Adat Papua?

HONAI INDEPENDENT RESEARCH (HIR) — Honai Kajian Independen

22 Oktober 2026 | Audit HIR-NBR-001

Kunjungan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke lokasi pertambangan emas di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 22 Oktober 2026 menjadi perhatian penting dalam tata kelola sumber daya alam di Tanah Papua.

Penertiban pertambangan ilegal merupakan kewajiban negara. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum, bukti yang dapat diuji, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Persoalan Legalitas yang Belum Selesai

Pemberitaan mengenai PT Kristalin Ekalestari menunjukkan adanya riwayat perizinan pertambangan emas di Distrik Makimi. Perusahaan dilaporkan memiliki dua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas keseluruhan sekitar 3.698 hektare.

Pada Juli 2026, kegiatan perusahaan dihentikan menyusul tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kuasa hukum perusahaan kemudian mempertanyakan dasar penertiban, sementara pemerintah belum dapat dinilai secara menyeluruh tanpa pemeriksaan dokumen keputusan yang relevan.

Keberadaan izin pertambangan tidak otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban kehutanan dan lingkungan. Sebaliknya, penertiban harus memiliki dasar hukum, prosedur, dan bukti yang jelas.

Masyarakat Adat Tidak Boleh Menjadi Korban

Salah satu perkembangan yang memerlukan perhatian adalah laporan mengenai masyarakat adat di Distrik Makimi yang mengalami kesulitan ekonomi setelah penghentian aktivitas pertambangan.

DPRK Nabire dilaporkan menerima aspirasi masyarakat dan merencanakan rapat dengar pendapat untuk mencari penyelesaian.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan tidak hanya menyangkut perusahaan dan pemerintah, tetapi juga kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Namun, ketergantungan masyarakat pada bantuan perusahaan juga harus dievaluasi. Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan semestinya memperkuat kemandirian masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan permanen.

Hak Ulayat dan Keadilan Ekologis

Negara perlu memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai tanah, sungai, hutan, dan sumber daya alam yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Pemeriksaan harus mencakup identifikasi pemegang hak ulayat, riwayat persetujuan masyarakat, manfaat ekonomi yang diterima, serta dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Hak masyarakat adat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai persoalan kompensasi keuangan.

Lima Rekomendasi HIR

1. Pemerintah membuka dasar hukum, dokumen keputusan, dan batas wilayah penertiban sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Kementerian ESDM menjelaskan status mutakhir seluruh IUP yang berkaitan dengan lokasi. 3. Pemerintah daerah memfasilitasi dialog yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan instansi penegak hukum. 4. Dilakukan pemeriksaan independen terhadap dampak lingkungan dan kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat. 5. Setiap dugaan aktivitas pertambangan ilegal ditindak berdasarkan bukti, tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

Penutup

Kehadiran pejabat tinggi negara di Nabire seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola pertambangan secara menyeluruh.

Penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah tambang yang ditutup atau alat berat yang diamankan. Ukuran keberhasilannya juga harus mencakup pemulihan lingkungan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat adat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kedaulatan negara atas sumber daya alam harus berjalan seiring dengan keadilan bagi masyarakat yang hidup di atas tanah tersebut.

Catatan redaksi: Kajian ini bersifat awal, menggunakan pemberitaan dan sumber terbuka sampai 22 Oktober 2026. Status perizinan, keputusan penertiban, dan sejumlah klaim pihak terkait masih memerlukan verifikasi dokumen primer.

HONAI INDEPENDENT RESEARCH (HIR) Honai Kajian Independen https://hir.gooldz.id