Gelar Akademik, Birokrasi, dan Pengabdian Nyata: Membaca Kritik KDM dari Perspektif Papua

HIR | Opini & Analisis Pendidikan dan Kebijakan Publik**

Timika, Papua Tengah — 28 Oktober 2026

Ketika Gelar dan Jabatan Tidak Lagi Cukup

Sebuah pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM), membuka ruang refleksi mengenai hubungan antara gelar akademik, profesionalisme, produktivitas, dan birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan ringkasan materi pidato yang beredar, salah satu persoalan yang disoroti adalah kecenderungan menempatkan kelengkapan administrasi sebagai ukuran keberhasilan, sementara manfaat nyata bagi masyarakat belum selalu mendapatkan perhatian yang sepadan.

Gagasan ini perlu dibaca secara kritis, bukan sebagai penolakan terhadap pendidikan tinggi, profesor, doktor, atau aparatur pemerintah.

Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana ilmu pengetahuan, kompetensi profesional, dan kewenangan negara diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Gelar akademik merupakan pencapaian yang penting. Namun, gelar tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti belajar, menutup diri terhadap kritik, atau mengabaikan persoalan masyarakat.

Demikian pula jabatan pemerintahan. Jabatan bukanlah tujuan akhir pengabdian, melainkan amanah untuk menghasilkan pelayanan yang adil, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendidikan Tinggi Harus Melahirkan Solusi

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan pengetahuan, penelitian, inovasi, dan tenaga profesional.

Namun, masyarakat juga berhak bertanya: sejauh mana penelitian dan keahlian akademik telah membantu menyelesaikan persoalan nyata?

Apakah hasil penelitian dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan?

Apakah kajian pertanian membantu petani memperoleh benih, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar?

Apakah penelitian hukum memberikan kontribusi terhadap akses keadilan bagi masyarakat kecil?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan akademisi. Sebaliknya, pertanyaan itu menempatkan pendidikan tinggi pada kedudukannya yang terhormat sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian dasar tetap penting meskipun manfaat praktisnya belum langsung terlihat. Karena itu, pengukuran kontribusi akademik harus mempertimbangkan mutu ilmiah, integritas, kebebasan akademik, inovasi, dan dampak jangka panjang, bukan hanya hasil yang segera tampak.

Papua dan Pengetahuan yang Tidak Selalu Memiliki Ijazah

Di Tanah Papua, pembicaraan mengenai profesionalisme dan pengakuan kompetensi memiliki dimensi yang lebih luas.

Masyarakat adat Papua telah mengembangkan pengetahuan mengenai hutan, tanah, sumber air, pangan lokal, pola musim, tanaman obat, dan tata kehidupan sosial selama beberapa generasi.

Seorang petani tradisional mungkin memahami kondisi tanah dan perubahan musim di wilayahnya melalui pengalaman puluhan tahun.

Seorang pemimpin adat dapat memiliki pengalaman panjang dalam musyawarah, penyelesaian konflik, dan pengelolaan hubungan sosial.

Seorang perempuan Papua yang mempertahankan praktik pengolahan pangan lokal dapat memiliki pengetahuan praktis yang bernilai tinggi bagi ketahanan pangan dan pelestarian budaya.

Pengetahuan tersebut tidak otomatis setara dengan seluruh kompetensi yang dipersyaratkan dalam pendidikan formal. Namun, ketiadaan ijazah juga tidak berarti pengetahuan mereka tidak bernilai.

Di sinilah perguruan tinggi perlu membangun hubungan yang lebih setara antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan masyarakat adat.

Penelitian mengenai Papua seharusnya tidak hanya menjadikan masyarakat adat sebagai objek pengumpulan data. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra pengetahuan, dengan penghormatan terhadap persetujuan, hak budaya, dan manfaat penelitian.

Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai Salah Satu Jalan

Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Melalui mekanisme tersebut, pengalaman kerja serta pembelajaran formal, nonformal, dan informal dapat dinilai berdasarkan persyaratan yang berlaku untuk melanjutkan pendidikan.

Bagi Papua, pendekatan ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, pekerja berpengalaman, petani, penggerak masyarakat, dan pemilik keterampilan tertentu untuk memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran mereka.

Namun, RPL bukan mekanisme pembagian ijazah secara otomatis. Penilaiannya tetap harus memenuhi standar akademik dan ketentuan program studi.

Karena itu, pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Tanah Papua perlu mengkaji perluasan akses RPL yang sah, terjangkau, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Birokrasi Tidak Boleh Mengalahkan Kemanusiaan

Kritik terhadap administrasi pemerintahan juga patut diperhatikan.

Dalam pelayanan publik, masyarakat sering membutuhkan keputusan yang cepat, sedangkan aparatur harus mengikuti berbagai tahapan administrasi dan pertanggungjawaban.

Persoalan menjadi serius apabila prosedur yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru menghambat pemenuhan kebutuhan mendesak.

Dalam penanganan bencana, layanan kesehatan, pendidikan di wilayah terpencil, dan pembangunan sarana dasar, kecepatan respons dapat menentukan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Tetapi penyelesaiannya bukan dengan mengabaikan hukum.

Negara perlu memiliki prosedur yang sederhana, kewenangan yang jelas, mekanisme tindakan darurat yang sah, serta sistem pengawasan yang efektif.

Birokrasi yang baik bukan birokrasi tanpa aturan, melainkan birokrasi yang menggunakan aturan untuk melayani manusia.

Saatnya Mengubah Ukuran Keberhasilan

Dalam konteks Papua, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, banyaknya rapat, jumlah dokumen perencanaan, atau panjangnya laporan kegiatan.

Ukuran keberhasilan juga harus mencakup perubahan kehidupan masyarakat.

Apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang layak?

Apakah masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan pegunungan semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan?

Apakah petani dan nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik?

Apakah masyarakat adat memperoleh perlindungan atas hak-haknya?

Apakah kebijakan publik benar-benar mendengarkan kebutuhan masyarakat yang terdampak?

Pertanyaan tersebut layak menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan.

Menyatukan Akademisi, Pemerintah, dan Masyarakat Adat

Papua membutuhkan hubungan yang saling memperkuat antara dunia akademik, birokrasi pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat adat.

Akademisi memberikan landasan ilmiah.

Pemerintah menyediakan kebijakan, pelayanan, dan sumber daya publik.

Dunia usaha mengembangkan inovasi, kesempatan kerja, dan kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab.

Masyarakat adat menyumbangkan pengetahuan lokal, pengalaman, nilai budaya, serta pemahaman mengenai kebutuhan dan kondisi wilayahnya.

Keempat unsur tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Membangun Papua membutuhkan kolaborasi yang menghargai kompetensi setiap pihak tanpa mengorbankan standar keilmuan, integritas, dan hak masyarakat.

Penutup: Ilmu Pengetahuan Harus Memuliakan Manusia

Pesan yang dapat kita renungkan dari kritik terhadap birokrasi dan gelar akademik adalah bahwa kehormatan seseorang tidak berhenti pada gelar atau jabatannya.

Kehormatan juga tercermin dari bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan digunakan secara bertanggung jawab untuk menghadirkan manfaat bagi sesama.

Seorang profesor tetap perlu mendengar pengalaman masyarakat.

Seorang pejabat tetap perlu memahami kenyataan di lapangan.

Seorang pemimpin adat pun dapat memperkaya pengetahuan melalui dialog dengan ilmuwan dan lembaga pendidikan.

Papua membutuhkan pendidikan yang bermutu, birokrasi yang melayani, serta pembangunan yang menghormati martabat manusia.

Sebab ukuran kemajuan bukan sekadar berapa banyak gelar yang dimiliki atau dokumen yang diselesaikan, melainkan bagaimana ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan negara membantu manusia hidup lebih baik, adil, dan bermartabat.

---

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan analisis editorial berdasarkan ringkasan materi pidato KDM yang dibagikan kepada redaksi. Video dan transkrip lengkap pidato belum diverifikasi secara langsung. Uraian mengenai Papua merupakan analisis dan pandangan editorial HIR, bukan pernyataan langsung Dedi Mulyadi.